Kemerdekaan Berbunyi, Kebisingan, dan Kepentingan

Kemerdekaan berarti keadaan yang bebas dari penjajahan, perhambaan, atau pengekangan. Keadaan tersebut menjadi hal yang hakiki bagi manusia. Manusia yang merdeka idealnya juga memahami kemerdekaan orang lain. Inilah salah satu makna toleransi yang mendalam; kemerdekaan yang mengerti batas.

Salah satu aspek yang sering dikaitkan dengan kemerdekaan adalah kebebasan berpendapat. Toleransi berlaku dalam berpendapat, di mana setiap orang mesti memahami kebebasannya masing-masing. Setiap orang bebas mengemukakan pemikirannya yang disertai dengan pemahaman batasan diri dan orang lain. Dengan demikian, manusia memiliki keteguhan atas pendiriannya sekaligus menghargai sikap dan perilaku orang lain, asalkan sikap dan perilaku tersebut tidak mengganggu ketenteraman orang lain.

Kebisingan yang Menjelma Menjadi Kekuatan Baru

Di zaman ini, kebisingan mencapai taraf yang memprihatinkan. Ambang batas kebisingan manusia mengalami kenaikan, yang artinya kemampuan mendengarkan bunyi yang lemah semakin berkurang. Hal ini tidak dapat dirasakan dengan mudah, namun dapat diketahui dengan tes pendengaran.

“Kehebatan” sebagian besar manusia Indonesia yang tahan akan kebisingan patut diacungi jempol terbalik. Saking tahannya dengan kebisingan, masyarakat menjadi “hidup” di dalamnya. Akibatnya, manusia seakan-akan menciptakan kekuatan baru dalam berpendapat, yaitu bunyi. Agar didengarkan oleh orang lain, manusia mengeraskan suaranya sebagai penyeimbang. Ibarat hukum rimba, siapa yang paling kencang volumenya maka dialah yang paling kuat, ternama, benar, patut, atau label superior apapun. Pengerasan suara tersebut diejawantahkan melalui perangkat pengeras suara.

Ada beberapa contoh kasus nyata penggunaan bunyi yang telah melampaui batas. Dalam sebuah hajatan, telah menjadi sebuah tradisi bahwa klonengan menjadi sebuah penanda akan berlangsungnya sebuah acara. Sebagai contoh, di Jawa pada zaman dahulu, klonengan tersebut diwakili dengan gamelan. Musik menjadi penanda yang dapat mengumumkan sebuah acara sekaligus penunjuk area bagi orang yang sedang dalam perjalanan menghadiri hajatan tersebut.

Terdapat perbedaan dengan zaman sekarang, di mana klonengan ini digantikan oleh sistem pengeras suara yang kebanyakan tidak ditata dengan baik dalam segi penataan bunyi maupun perangkatnya. Di dalam hajatan apapun, kita tidak akan tidak menjumpai perangkat pengeras suara yang kebanyakan ditata dengan buruk. Produksi dan amplifikasi bunyi yang dihasilkan dari pengeras suara semacam itu meniadakan keindahan bunyi itu sendiri dan mengganggu pendengaran orang lain.

Kasus kebisingan yang dibuat oleh knalpot motor blombongan dalam pawai partai politik maupun moge menjadi contoh kekuatan bunyi yang telah mengusik ketenangan orang lain. Pengendara dalam iring-iringan motor tersebut menyalahgunakan knalpot dengan mbleyer (Jw; mengegas kendaraannya secara berlebihan). Bebunyian knalpot ini menjadi penanda kekuasaan bagi mereka yang mengendarainya, untuk terlihat keren dan gagah.  Pada akhirnya, kekuatan partai politik dan kelompok tertentu dilambangkan salah satunya dengan bunyi knalpot yang notabene adalah perangkat bagian pembuangan yang sama fungsinya seperti dubur.

Pengeras suara yang berasal dari TOA masjid-masjid menjadi fenomena yang patut dikaji ulang. Pengeras suara ini digunakan untuk mengumandangkan adzan dan mengumumkan informasi penting. Yang menjadi masalah ialah pengeras suara tersebut volumenya melebihi batas area pendengar yang semestinya. Terlebih di Pulau Jawa, masjid-masjid terletak berdekatan sehingga bebunyian dari TOA bertabrakan satu sama lain.

Jika digambarkan dalam diagram Venn, lingkaran cakupan bebunyian ini membuat potongan-potongan area besar yang di dalamnya masyarakat mendengarkan campuran lebih dari satu sumber pengeras suara. Untuk hal ini, konten bunyi di dalamnya sebenarnya baik, namun penyampaiannya dengan keadaan seperti yang telah diilustrasikan di atas justru membuat konten tersebut menjadi kabur.

Kemerdekaan Berbunyi dan Benturan Kepentingan 

Sesungguhnya bebunyian (beserta amplifikasinya) yang terjadi secara alami pada waktu yang tepat mampu menciptakan suasana yang kondusif. Bebunyian yang muncul dengan amplifikasi buruk dan pada waktu yang tidak tepat dapat mengganggu pendengaran dan ketenteraman orang lain.

Dalam panggung pertunjukan musik, orang yang datang untuk menyaksikan pertunjukan telah menyiapkan telinga untuk mendengarkan apa yang akan disajikan. Dari sebagian orang yang tidak datang, mereka tidak ingin mendengarkan sajian pertunjukan tersebut dengan alasan yang beragam. Pun orang yang sudah di lokasi menyaksikan pertunjukan dapat memilih untuk pergi karena memilih untuk tidak mendengarkannya lagi.

Seperti di panggung pertunjukan, setiap orang berhak memilih mana yang mau mereka dengarkan. Di dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang berhak untuk menikmati kebebasan dari kebisingan. Untuk menciptakan kondisi yang bebas bising, segenap lapis masyarakat hingga pemerintah harus menumbuhkan kepedulian tentang kebisingan dan mengambil tindakan sebagai langkah nyata.

Namun, hal ini tidak akan mudah dilakukan karena kebisingan di Indonesia dipicu oleh berbagai sebab. Kebisingan di jalan raya dipicu dari terlalu banyaknya transportasi pribadi. Menyedihkan, hal ini disebabkan oleh kebijakan politik yang dilakukan oleh baik itu pemerintah Indonesia dengan perusahaan kendaraan dari luar negeri yang didukung oleh kebijakan ekonomi liberalnya. Jepang yang memberlakukan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi membuat perusahaannya mengalihkan tujuan usahanya ke negara ini dengan tingkat negosiasi hingga ke taraf pemerintah Indonesia. Pemerintah sepakat penjualan kendaraan tersebut disahkan asal perusahaan tersebut membantu melakukan perbaikan sarana jalan raya.

Lalu kenyataannya? Negeri matahari terbit itu tetap kondusif lalu lintasnya dan perusahaannya mendapatkan keuntungan besar, sedangkan keadaan lalu lintas di Indonesia menjadi carut-marut berikut polusi udara, polusi bunyi, dan polusi cahaya yang menyertainya. Kendaraan pribadi bermerk “H*nda” berjibun jumlahnya di negara ini, sedangkan di negerinya sendiri sangat jarang dijumpai.

Masalah pengeras suara dalam hajatan dipicu dari masyarakat yang menerapkan modernisasi teknologi yang tidak disertai dengan ilmunya. Asal pengunjungnya dapat mendengar dan asal keras; itulah yang menjadi tujuan. Intensitas dan pengaturan frekuensi diabaikan. Perangkat pengeras suara yang baik memerlukan biaya yang tidak sedikit. Untuk mengakalinya, masyarakat membuat sendiri perangkat tersebut dengan biaya yang relatif terjangkau. Namun, peribahasa lama tetap saja berlaku, “Ana rega ana rupa” (ada harga ada rupa).

Teknisi yang mengatur perangkat suara juga kebanyakan tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni. Walaupun perangkatnya bagus, suara yang dihasilkan tetap saja buruk apabila sumber daya manusianya tidak mampu memahami bagaimana cara mengelola dan mengendalikan perangkat.

Di sisi lain, perlakuan berlebihan terhadap TOA masjid menjadi saksi bisu di mana masyarakat yang mayoritas beragama Islam belum memahami secara mendalam sebuah konsep Islam sebagai rahmat bagi seluruh semesta (Rahmatan lil ‘alamin). Konsep ini mengandung hal tertinggi dalam hubungan horizontal (manusia dengan manusia lainnya) yakni sebuah toleransi.

Ironisnya, kebanyakan muslim yang menjadi mayoritas di negara ini justru dumeh (Jw; mentang-mentang); dumeh muslim adalah pemeluk mayoritas, mereka bisa seenaknya. Barangkali mereka mesti belajar menjadi minoritas di negeri lain agar dapat merasakan betapa berbedanya hidup dengan hal berbau mayoritas.

Kasus-kasus tersebut hanyalah beberapa dari kasus yang terjadi di masyarakat. Masalah yang diakibatkan dari kebisingan ini mesti menjadi cerminan bagi kita semua, bahwa kebisingan bukan lagi masalah yang sepele. Kebisingan di negara ini sudah mencakup masalah benturan dengan kepentingan lain. Belum lagi fakta bahwa kebisingan menyebabkan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan apresiasi musik, kesehatan tubuh secara umum, dan sebagainya.

Di ulang tahun NKRI ke 70 ini, sudah sepatutnya pemerintah hingga masyarakat terkecil peduli untuk membangun ruang suara (soundscape) yang sehat, baik itu sehat dalam segi pendengaran maupun sehat dalam segi pergaulan masyarakat. Pemerintah juga harus belajar dari negara lain dalam penataan kota dan ruang suaranya. Kemajuan bangsa ini tidak dapat pula dibangun dengan sikap warga negaranya yang abai pada ruang suara.

Kemerdekaan berbunyi setara dengan kemerdekaan berpendapat. Sebab, keduanya identik dengan penggunaan suara dalam makna konotasi maupun denotasi. Kebebasan dalam berbunyi menghadapi batas, yakni kebebasan orang lain untuk memilih apa yang ingin didengarkannya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s